Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan menyebabkan Penetapan Angka Kredit yang diperolehnya dikategorikan dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Diberhentikan secara langsung sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau pengawas, apabila guru yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sudah mencapai batas usia pensiun (56 tahun), maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
  2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses penilaian kinerja guru.
  3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari penilaian kinerja guru.
  4. Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat jam) tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat jam) tatap muka.
  5. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut : dihilangkan segala haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yaitu :

  1. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
  2. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
  3. Menteri selaku pembina jabatan fungsional menetapkan sanksi berupa pemberhentian sebagai guru bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.
  4. Pejabat pembina kepegawaian di lingkungan masing-masing menetapkan sanksi berupa pemberhentian sebagai guru bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan sangsi tersebut akan diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan.