[Kelengkapan/persyaratan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Guru SLB, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat] , sebagai berikut:

  1. Asli surat pengantar dari Kepala Sekolah.
  2. Lembar Verifikasi Kelengkapan Berkas dan Usulan (Format A).
  3. Kelengkapan adminstrasi kepegawaian, terdiri dari :
    1. Fotokopi atau salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    2. Fotokopi atau salinan sah Penetapan Angka Kredit terakhir;
    3. Fotokopi atau salinan sah Penetapan Angka Kredit Tahunan (apabila ada);
    4. Fotokopi atau salinan sah Karpeg;
    5. Fotokopi atau salinan sah surat keputusan penyesuaian jabatan;
    6. Fotokopi atau salinan sah inpassing penetapan angka kredit jabatan terakhir;
    7. Fotokopi atau salinan sah konversi NIP baru;
    8. Fotokopi atau salinan sah Sertifikat Pendidik;
    9. Fotokopi atau salinan sah SK Alih Kelola;
    10. DP-3 atau Penilaian Kinerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
    11. Fotokopi atau salinan sah ijazah yang tercantum dalam SK CPNS;
    12. Fotokopi atau salinan sah SK Mutasi/Alih Tugas (apabila ada);
    13. Fotokopi atau salinan yang sah ijazah yang diajukan untuk dinilai (jika diusulkan);
    14. Fotocopy atau salinan sah surat tugas/izin belajar;
    15. Fotocopy atau salinan sah SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru;
    16. Fotocopy atau salinan sah SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru;
  4. Lembar Penilaian Sub Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Format B).
  5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani.
  6. Bukti fisik Penilaian Kinerja Guru (PKG).
  7. Bukti fisik pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri, yaitu Diklat dan KKG (jika ada), Publikasi Ilmiah (khusus usulan PTK dimasukkan pada format C) dan/atau Karya Inovatif.
  8. Bukti fisik pelaksanaan kegiatan penunjang tugas guru.

Format DUPAK Guru, petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru, silakan unduh APLIKASI DUPAK EXCEL GURU 2017

Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru harus dibuat nominatifnya oleh sekolah dengan menggunakan format yang ada, silakan unduh format Nominatif DUPAK 2017

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pengisian data DUPAK Guru dengan menggunakan Aplikasi DUPAK Excel Guru 2017, silakan unduh DATA ISIAN DUPAK GURU dan penyusunan proposal/laporan hasil penelitian tindakan kelas, silakan unduh DATA PENYUSUNAN PTK (apabila diperlukan)

----------------------------------

[Kelengkapan/persyaratan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Sekolah PLB, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat] , sebagai berikut:

  1. Asli surat pengantar.
  2. Kelengkapan adminstrasi kepegawaian, terdiri dari :
    1. Fotokopi atau salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    2. Fotokopi atau salinan sah Penetapan Angka Kredit terakhir;
    3. Fotokopi atau salinan sah pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah;
    4. Fotokopi atau salinan sah Karpeg;
    5. Fotokopi atau salinan sah konversi NIP baru;
    6. Fotokopi atau salinan sah sertifikat Profesi Pengawas;
    7. Fotokopi atau salinan sah SK Alih Kelola;
    8. DP-3 atau Penilaian Kinerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
    9. Fotokopi atau salinan sah ijazah yang tercantum dalam SK CPNS;
    10. Fotokopi atau salinan sah SK Mutasi/Alih Tugas (apabila ada);
    11. Fotokopi atau salinan yang sah ijazah yang diajukan untuk dinilai (jika diusulkan);
    12. Fotocopy atau salinan sah surat tugas/izin belajar;
    13. Fotocopy atau salinan sah SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
    14. Fotocopy atau salinan sah SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
  3. Fotokopi atau salinan sah bukti fisik sub unsur pendidikan misalnya ijazah dan/atau STTPL (apabila ada)
  4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani Koordinator Pengawas Sekolah.
  5. Fotokopi atau salinan sah bukti fisik unsur penunjang tugas pengawas sekolah.
  6. Bukti fisik Pengawasan Akademik dan Manajerial.
  7. Bukti fisik Pengembangan Profesi.

Format DUPAK Pengawas Sekolah, penjelasan butir kegiatan format DUPAK dan sistematika laporan kepengawasan, silakan unduh APLIKASI DUPAK EXCEL PS 2017

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pengisian data DUPAK PS dengan menggunakan Aplikasi DUPAK Excel PS 2017, silakan unduh DATA ISIAN DUPAK PS dan penyusunan proposal/laporan hasil penelitian tindakan sekolah, silakan unduh DATA PENYUSUNAN PTS (apabila diperlukan)

----------------------------------

Adapun materi-materi jabatan fungsional guru yang ada dalam dupakguru.net jika diperlukan, silakan unduh GRATIS :

Paduan - Peraturan dan Pedoman
Materi
Beranda PKB - Karya Inovatif
Panduan Pendidikan dan Penunjang
Penilaian Kinerja Guru Usul Penilaian
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kenaikan Jabatan
PKB - Pengembangan Diri Sanksi
PKB - Publikasi Ilmiah Petunjuk Penulisan Artikel/Jurnal
Materi KKG dan MGMP/MGBK

[Aplikasi Sistem Pelayanan Angka Kredit Guru] Selengkapnya undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru yang baru adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru; dan
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil; dan
  20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.

[Aplikasi Sistem Pelayanan Angka Kredit Guru] Adapun buku-buku pedoman dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah :

  1. Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
  2. PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

  3. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru);
  4. Apa dan bagaimana PK Guru dilaksanakan dengan maksud untuk tidak menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

  5. Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pembelajar Tahun 2016;
  6. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit untuk setiap unsurnya, sedangkan PKB itu adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan terdiri dari 3 (tiga) macam kegiatan yaitu : pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

  7. Buku 5 Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP);
  8. Disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru yang selanjutnya ditetapkan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat dengan menjelaskan pengertian, alur, macam publikasi ilmiah dan penolakannya, dan menjelaskan pengertian, alur dan macam karya inovatif dan alasan penolakannya, serta pokok-pokok perhatian tim teknis dan alasan penolakannya.

  9. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah;
  10. Pedoman Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah/Madrasah;
  11. Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Studi/Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  12. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
  13. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah;

[Aplikasi Sistem Pelayanan Angka Kredit Guru] Untuk dapat memahami dan melaksanakan Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 dengan baik dan benar, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman sesuai dengan tugas yang diampu dan tugas tambahan lainnya sebaiknya membaca terlebih dahulu peraturan dan pedoman terkait.

[Aplikasi Sistem Pelayanan Angka Kredit Guru] Layanan Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, klik disini, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, klik disini.